Nah salah satu bentuk perlindungan hukum di negeri ginseng tersebut adalah tidak adanya status tenaga magang bagi tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Indonesia. "Karena itu, status perlindungan hukum antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asli Korea tidak ada perbedaan," ujar Kim, Selasa (18/11).
Kim menjelaskan, bentuk lain dari adanya kepastian hukum bagi tenaga kerja asal Indonesia adalah pengiriman tenaga kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama pemerintah (G to G). Atau bukan langsung antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Korea.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, sejauh ini tenaga kerja Indonesia di Korea sebagian besar bekerja di bidang manufaktur.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan, setidaknya saat ini terdapat 9.000 orang tenaga kerja Indonesia di Korea. "Kedua pemerintah berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berjalan," ujar dia.
saya mau tanya,sekarang di indonesia sedang santer-santernya isu bahwa siapa yang berduit dialah yang akan kerja di korea,sedangkan menurut sumber yang kami dapat dari HRD (korindo) bahwasanya ujian eps-klt akan menerapkan sistem evaluasi relatif/rangking yang artinya siapa yang rangkingnya masuk dalam kuota pastinya dialah yang akan diproses,dan yang lebih membingungkan lagi adalah katanya tidak luluspun kalau punya duit katanya bisa berangkat kekorea,sebenarnya dalam hal ini siapa yang berhak meluluskan test eps-klt tersebut untuk sistem yang baru ini HRD ato BNP2TKI,mohon jawabannya
BalasHapus